Teringat beberapa tahun lalu, dengan aksen Jawa, seorang laki-laki kurus yang tubuhnya seperti terlalu banyak kerja, kerja, kerja itu berkata kurang lebih terdengar seperti ini:
"Kalau ada orang tidak salah, kemudian dimasukkan sel, ngomong ke saya, saya urus. Tapi jika salah, ya harus dihukum karena negara kita negara hukum."
Meski diucapkan dengan tujuan menyangkal fitnah-fitnah dari lawannya kala itu. Iming-iming soal penegakan hukum tersebut seakan mengingatkan sebuah Janji 6 tahun silam yang dianggapnya sebagai beban politik negara yang harus diselesaikan, yakni berkomitmen menegakkan hukum dengan memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menghapus impunitas.
Itu adalah salah satu poin dalam sembilan agenda visi-misi yang disebutnya dengan nama Nawa Cita, beberapa kasus yang dimaksud adalah:
- Kasus kerusuhan Mei 1998
- Kasus Trisaksi
- Semanggi I
- Semanggi II
- Kasus penghilangan paksa
- Kasus Talangsari
- Tanjung Priuk
- dan Tragedi 1965.
Tapi agaknya janji ini tak benar-benar keluar dari lubuk hatinya, ia lebih terobsesi menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas politik, bagaimanapun caranya, termasuk mencederai janji nya sendiri: bersikap kompromistis dengan melibatkan orang-orang yang memiliki latar belakang tersandung kasus HAM. Sehingga penyelesaian kasus HAM lagi-lagi utopis dan menjadi mimpi di siang bolong.
Ketika HAM dinomorduakan, tidak heran jika rakyat seringkali kehilangan jaminan pemenuhan HAM pada kasus-kasus pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat:
- Seperti kasus yang masih hangat, tragedi Paniai yang bahkan mangkrak meski saksi dan bukti-bukti dikatakan telah terkumpul.
- Kasus-kasus agraria yang tak jarang berujung kekerasan dan pemaksaan.
- Pada isu-isu penolakan, rasisme dan diskriminasi dari kaum mayoritas kepada minoritas yang kebebasannya dilanggar malah dipersekusi dan pelakunya tidak diberikan sanksi.
- Dalam perang melawan kasus-kasus Narkoba dan terorisme, sampai wacana kebiri pada pelaku kejahatan seksual.
- Atau kasus-kasus di Papua yang malah ditangani dengan pendekatan-pendekatan militer.
Sebenarnya, semua ini bukanlah hal baru. Demokrasi yang selama ini dielu-elukan sebagai sistem yang menjunjung kebebasan berpendapat dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan demi melindungi hak-hak warga negara, justru akhir-akhir ini kerap dicederai. Kritik dari rakyat sering kali tidak mendapat respons, bahkan ditolak, dengan dalih provokasi, perusakan, pencemaran nama baik, atau penghinaan, hingga akhirnya dilabeli sebagai “sampah”.
Yak, betul jika kebebasan harus dikontrol dengan hukum, tapi bagaimana mengkontrol kebebasan jika hukum sendiri masih timpang di mana-mana?
Rasa-rasanya, jauh sekali titik tuju di mana negara benar-benar transparan dan mengedepankan hak-hak rakyat terutama dalam HAM, mengingat masa jabatan laki-laki ini terkuras oleh bencana pandemi, yang tidak lain ada andil kecerobohan dan kelalaian dari pemerintah itu sendiri.
Barangkali tulisan ini hanya akan dibalas (lagi) dengan quote yang sama dari para pembeo kekuasaan yang tak lain sebuah kalimat juktaposisi dari John F Kennedy:
"Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Dan BLA BLA BLA......"
Rasanya juga percuma bertanya apa yang negara berikan kepada kita memangnya apa? Sembako? BLT? Atau bentuk bantuan materi lain yang sejatinya bersumber dari uang rakyat sendiri?
Rasa sesak ini belum lagi ditambah dengan kekerasan aparat terhadap para petani serta kriminalisasi warga kecil yang mempertahankan tanah mereka dari pengusaha-pengusaha busuk. Kasus demi kasus yang membuat dada kita sesak dan matakita perih itu seolah tak akan berhenti, terus berlapis. Hingga akhirnya kita perlu bertanya pada diri sendiri: sebenarnya, kita sedang dipimpin oleh seorang presiden, atau oleh bawang bombai?
*Ditulis tahun 2021 pada hari HAM sedunia.
Comments
Post a Comment